Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Panitia Khusus (Pansus) penyusun rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Jakarta, Kamis, (23/4/26) siang.
Rapat gabungan tersebut melibatkan Pansus I bidang hukum dan pemerintahan, Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV bidang kesejahteraan rakyat. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas rekomendasi DPRD agar lebih terarah, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, serta dihadiri pimpinan dan anggota masing-masing pansus, organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja sesuai bidang pembahasan, dan tenaga ahli pansus. Dalam forum tersebut, Kartoyo menegaskan DPRD ingin meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah melalui rekomendasi yang lebih konkret dan terukur.
Menurutnya, salah satu langkah yang didorong dalam penyusunan rekomendasi LKPj tahun ini adalah mencantumkan nama program secara lebih spesifik agar memudahkan tindak lanjut, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebut pendekatan tersebut merupakan terobosan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD agar rekomendasi tidak hanya bersifat umum, tetapi juga implementatif dan memberi dampak nyata. “Harapan kita ini adalah bentuk pengawasan kita, pengabdian kita buat masyarakat,” ujar Kartoyo.
Sebagai bagian dari penguatan substansi, rapat gabungan ini juga menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Deddy Winarwan, yang memaparkan materi terkait penyusunan muatan rekomendasi, alur pembahasan, serta mekanisme tindak lanjut rekomendasi LKPj sesuai ketentuan perundang-undangan.
Paparan tersebut menjadi bahan pendalaman bagi seluruh pansus dalam merumuskan rekomendasi yang lebih tajam, konstruktif, dan selaras dengan ketentuan regulasi. Diskusi berlangsung intensif dengan pembahasan yang menitikberatkan pada solusi terhadap program-program yang perlu diperkuat pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
