Banjarmasin – Guna menghasilkan rekomendasi yang relevan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bidang hukum dan pemerintahan, Selasa (21/04/26).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Ilham Noor, S.T., dengan menghadirkan mitra kerja dari jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, yakni Biro Pemerintahan, Biro Hukum, dan Biro Umum.
Dalam pertemuan itu, Pansus I fokus menggali informasi secara komprehensif terkait capaian kinerja serta implementasi program pada sektor hukum dan pemerintahan selama tahun anggaran berjalan.
Ketua Pansus I, Ilham Noor, S.T., menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya menelaah laporan tahun 2025, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap realisasi rekomendasi LKPj Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan pembanding.
“Melalui rapat ini, kami mengeksplorasi dan menggali sejauh mana rekomendasi LKPj tahun sebelumnya telah direalisasikan, serta melihat kesinambungan program yang dijalankan oleh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pansus I juga mendalami berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing biro, termasuk kendala administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program.
