Banjarmasin – Jajaran staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Penguatan Kapasitas ASN dalam Memahami Aspek Hukum Kepegawaian, Akuntabilitas Keuangan, dan Ekonomi Regional untuk Mendukung Transformasi Reformasi Birokrasi” yang bekerja sama dengan Universitas Achmad Yani Banjarmasin di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kamis (17/09/26).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar semakin profesional, akuntabel, dan adaptif dalam menjalankan tugas pelayanan serta mendukung kinerja lembaga legislatif.
Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, S.E., M.A.P., melalui Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia berharap melalui bimtek tersebut para staf Sekretariat DPRD Kalsel dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait hukum kepegawaian, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta peran strategis ASN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tugas dan fungsi ASN saat ini. Kami berharap seluruh peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi penting, di antaranya Akuntabilitas Keuangan Daerah, Hukum dan Perundang-undangan, serta Peran Strategis ASN Setwan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel berkomitmen terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
